Obral Vonis Hukuman bagi para Koruptor

Hukuman Mati Pantas bagi Koruptor Bimakini

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan terdapat sejumlah masalah yang patut dicermati dan diwaspadai pada penerapan sanksi pidana hukuman mati bagi koruptor. "Pertama, sanksi pidana mati hanya dapat diterapkan pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Burhanuddin, di Jakarta, Kamis, 18.

(PDF) MEMAKNAI HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN FILSAFAT HUKUM

Rekomendasi Penerapan Hukuman Mati pada Koruptor. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah korupsi, yaitu dengan memberikan hukuman seberat-beratnya, salah satunya, yaitu dengan diberikan hukuman mati. Dalam hukum positif Indonesia diakui adanya ancaman hukuman mati kepada pelaku.

Mengkaji efektivitas hukuman mati bagi koruptor Companies House Indonesia

Debat tentang " Hukuman Mati Bagi Para Koruptor ". Dalam hukum positif Indonesia dikenal pidana mati sebagai pidana tertinggi, yakni dalam Pasal 10 KUHP. Secara yuridis formal, selain dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam KUHP itu sendiri, pidana mati juga dikenakan terhadap pelaku kejahatan narkotika dan.

Obral Vonis Hukuman bagi para Koruptor

Kata Kunci : Hukuman Mati, K orupsi, Undang-Undang dan Huk um Islam Jurnal Dialektika Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2022 E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876

Hukuman yang Pantas Bagi Koruptor

Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia. Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati sudah tercantum jelas. Hal ini tepatnya ada pada Pasal 2 tentang Tindak Pidana Korupsi, bahwa : "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan.

(DOC) Debat tentang " Hukuman Mati Bagi Para Koruptor " meme oni Academia.edu

Liputan6.com, Jakarta - Wacana tuntutan hukuman mati bagi terdakwa kasus korupsi kembali mengemuka. Memang bukan isu yang baru, karena saat dua menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka pada akhir tahun lalu, wacana yang sama sempat diperdebatkan.. Bedanya, kalau dulu wacana ini datang dari pihak di luar pemerintah, kali ini langsung.

Makalah Hukuman Yang Masih Rendah Bagi para Koruptor PDF

Dalam kondisi seperti apa koruptor dapat dijatuhi hukuman mati? Pro-kontra ancaman vonis mati untuk terduga pelaku korupsi anggaran pandemi, bisakah pelaku dijerat hukuman mati? - BBC News Indonesia

Negara yang Menerapkan Hukuman Mati bagi Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum dan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengingatkan agar isu hukuman mati bagi koruptor tak hanya sekedar sebagai gimmick atau pemanis semata.. Hal tersebut disampaikan Bivitri menyusul adanya rencana Jaksa Agung yang mulai mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati dalam penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

SINDOgrafis Indonesia Tidak Masukkan Hukuman Mati bagi Koruptor

Sumber kompas.com. KOMPAS.com - Pemberian hukuman mati bagi terpidana koruptor di Indonesia masih terus menjadi perdebatan hingga hari ini. Sebagian menganggap jenis hukuman ini dapat menimbulkan rasa jera, karena diberikan hukuman yang paling berat. Namun ada juga yang menentangnya dengan berbagai alasan.

(DOC) makalah hukuman mati bagi koruptor Hengky Saputra Academia.edu

Selain komitmen pemerintah yang rendah dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum juga masih setengah hati dalam menindak para koruptor. b) Pro pelaksanaan hukuman mati UU No 31/1999, yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur hukuman mati dapat dijatuhkan antara lain pada pelaku.

Hukuman untuk koruptor

Menurut Menteri, secara normatif, undang-undang yang mengatur hukuman mati koruptor sudah ada. Menteri merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Patrialis, orang yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu bisa dihukum mati.

VIDEO Headline Jaksa Agung Wacanakan Kajian Hukuman Mati Koruptor, Urgensinya? News

Hukuman mati mungkin bisa jadi alternatif untuk mengatasi korupsi yang begitu parah di Indonesia. Ada aktivis yang berpendapat, para koruptor kelas kakap sudah sepatutnya dihukum mati. Namun, para aktivis HAM menolak hukuman mati terhadap koruptor. Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), mendukung hukuman mati bagi koruptor.

Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor, Spiritualis Nusantara Dukung Jaksa Agung Gema Nusantara

Menurut Daniel, hukuman mati bagi koruptor tidak bertentangan dengan Alkitab dan kasih Allah, tapi justru menunjukkan kebenaran dan keadilan Allah. Ini karena secara filosofis, hukuman mati.

ISU HAM JADI DASAR PRO DAN KONTRA HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR. BAGAIMANA PENDAPAT ANDA? Bimo

Pro Kontra Hukuman Mati Bagi Koruptor. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar Senin (5/4), menyetujui penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi dan penyuapan ia mengatakan hakim harus berani menerapkan hukuman itu karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. UU No 31/1999, yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Mayoritas Masyarakat Dukung Kejagung Terapkan Hukuman Mati Bagi Para Koruptor YouTube

Untuk pelaku tipikor. Dalam undang-undang itu, ancaman hukuman mati hanya ditujukan kepada pelaku tipikor yang melanggar Pasal 2 Ayat 1, di mana Ayat 2 pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Efektifkah Hukuman Mati Bagi Para Koruptor? YouTube

Hukuman mati bagi koruptor dinilai tidak akan memberikan efek jera, semestinya dimiskinkan dan divonis penjara maksimal.. "Bukan dengan menghukum mati para koruptor," ujar Kurnia kepada wartawan. Usulan hukuman mati, menurut Kurnia, hanya jargon politik belaka. Menurut dia lebih baik Kejaksaan Agung memperbaikan kualitas penegakan hukum.